Kamis, 13 Oktober 2016

ANALISIS KASUS CEGAHPENIPUAN JUAL-BELI ONLINE MELALUI JUALONGEJAM

CEGAH PENIPUAN JUAL-BELI ONLINE MELALUI JUALONGEJAM

Akhir-akhir ini mode fashion, kosmetik, makanan, minuman, dan obat-obatan sedang gencar digalakkan oleh para pedagang yang mencari keuntungan namun juga ingin memuaskan para konsumen atau pelanggan.
Tak jarang, demi mencari keuntungan, bberapa seller atau penjual memakai trik-trik yang licik untuk menipu pelanggan, sehingga pihak pelanggan dirugikan.
Hal itu mengakibatkan kecemasan dan perasaan was-was yang timbul dari beberapa pelanggan yang akan melakukan transaksi jual-beli online.
Namun, kini ketakutan pelanggan untuk melakukan transaksi jual-beli online bisa teratasi.

Kini ada aplikasi terbaru yang bernama JualoNgejam (Jualan Enak Ngobrol Aman) atau Jualo.com. Aplikasi pintar ini mengajari tiap orang bagaimana cara transaksi online yang aman, cepat, dan minim hambatan. Aplikasi ini mudah diakses dan digunakan oleh siapapun.
Pemilik atau pencetus ide jualo.com ini mengajarkan tips dan trik jual-beli yang aman kepada semua kalangan dan gratis.
Selain itu, pemilik atau pencetus situs ini berusaha untuk memajukan dunia perbisnisan di Indonesia. Dengan berbagai macam fungsi yang ada, masyarakat diharapkan lebih waspada dan selalu meng-upgrade kemampuannya di bidang teknologi, khususnya jual-beli online.

Dalam kasus tersebut, terdapat beberapa pihak yang terlibat, yaitu pelanggan, pencetus aplikasi jualo, dan “penipu” (hacker, dsb).
Bila dikaitkan dengan konteks ekonomi kelembagaan, pihak-pihak ini saling berinteraksi dan melakukan kontrak, yaitu melalui transaksi jual-beli.
Aplikasi jualo.com berperan sebagai pihak penjual dan juga sebagai penegak. Sebagai penegak, dia meminimalisir adanya tindak kejahatan atau penipuan jual-beli di dunia maya dan mengedukasi masyarakat tentang mekanisme transaksi jual-beli online.
Tindakan kontrak antara penjual dan pembeli seringkali gagal karena ada niatan lain dan juga kekuatan eksternal yang merusak hubungan tersebut. Di sini, penegak sangat diperlukan untuk mengarahkan kontrak supaya tetap pada tempatnya dan tidak ada pihak yang dirugikan akibat tindakan menyimpang.

Walaupun sebagai penegak informal, aplikasi ini mampu melacak sang penipu untuk selanjutnya dilaporkan pada pihak yang berwenang.

Minggu, 09 Oktober 2016

TEORI KONTRAK DAN TINDAKAN KOLEKTIF

TEORI KONTRAK DAN TINDAKAN KOLEKTIF

Dalam pendekatan ekonomi biaya transaksi, basis dari unit analisis adalah kontrak. Kontrak merupakan kesepakatan satu pelaku untuk melakukan tindakan yang memiliki nilai ekonomi pada pihak lain, dengan konsekuensi adanya tindakan balasan atau pembayaran.
Tindakan untuk membuat kontrak secara umum dilakukan berdasarkan tingkat pengamatan ynag berbeda, pada waktu yang tidak sama, dan berdasarkan timbal balik yang berlainan.
Para pelaku dalam kontrak memiliki derajat insentif tersendiri untuk dapat mematuhi isi kontrak tersebut.

Konsep kontrak dalam NIE (New Institusional Economics) menurut Richter (dalam Birner, 1999:48), merupakan konsep mengenai hak kepemilikan yang lebih luas dalam banyak hal dibanding dengan konsep hukum tentang kontrak.
Dalam teori standar (neoklasik), kontrak diasumsikan dalam kondisi lengkap yang dapat dibuat dan ditegakkan tanpa biaya. Namun kenyataannya, untuk membuat dan menetapkan kontrak yang komplit sangatlah sulit karena adanya biaya transaksi. Kontrak selalu tidak lengkap karena dua alasan, yaitu :
  1. Adanya ketidakpastian menyebabkan terbukany apeluang yang cukup besar untuk contingencies
  2. Kinerja kontrak khusus, misal menentukan jumlah energi yang dibutuhkan pekerja untuk melakukan pekerjaan yang rumit atau kompleks

Beberapa kontrak yang memerlukan tenaga ekstra karena kerumitannya, membuat pihak ketiga cukup kesulitan untuk membuktikan pelanggaran atas kontrak dan menyulitkan pengambilan keputusannya pula. Hampir sebagian besar kontrak secara eksplisit dan implisit berisi mekanisme penegakan. Beberapa elemen dari kinerja juga dispesifikasi dan dan dipaksakan oleh pihak ketiga.
Dalam hal ini dapat dilihat bahwasanya banyak dijumpai ketidakpastian atau unsur yang tidak pasti dalam sistem pembuatan kontrak.






Namun sebenarnya, faktor ketidakpastian yang muncul bisa ditelusuri dari realitas adanya informasi asimetris dalam kegiatan ekonomi. Informasi asimetri merupakan suatu keadaan di mana ketidaksetaraan informasi atau pengetahuan yang dialami oleh para pelaku yang bertransaksi di pasar. Peran kontrak yang komplit di sini adalah untuk mereduksi keberadaan informasi yang asimetris.
George A. Akerlof’s dianggap sebagai pionir teori informasi asimetris lewat karyanya yaitu The Market of “Lemons” : Quality Uncertainty and The Market Mechanism (1970). Dia berpendapat bahwa informasi asimetris yang terjadi di antara pelaku transaks dapat direduksi melalui kelembagaan pasar perantara.

Dalam kegiatan ekonomi modern, tipe kontrak dibagi menjadi tiga jenis yaitu :
  1. Teori kontrak agen
  2. Teori kesepakatan otomatis
  3. Teori kontrak-relasional
Menard (2000:236) menunjukkan adanya tiga bentuk kesepakatan kontrak yang telah teruji yaitu :
  1. Kontrak harga tetap
  2. Kontrak jual beli
  3. Kontrak lepas

Menurut Menard (2000:236), terdapat empat aspek yang dapat disimpulkan menjadi faktor perbedaan jenis kontrak yaitu:
  1. Jangka waktu kontrak.
Jangka waktu kontrak sangat berkaitan dengan atribut yang dtercantum dan diperlukan dalam kontrak. Selain itu, jangka waktu juga menentukan komitmen dari para mitra.
  1. Derajat kelengkapan yang mencakup variabel-variabel harga, kualitas, aturan keterlambatan, dan penalti. Derajat kelengkapan kontrak meningkat seiring dengan spesifikasi asetdan menurun bila terdapat ketidak pastian
  2. Kontrak biasanya bersinggungan dengan insentif.
  3. Prosedur penegakan yang berlaku.
Kontrak memang bertujuan untuk saling menguntungkan antara kedua belah pihak, tetapi pada saat yang bersamaan, kontrak bisa jga dapat menyimpan risiko kerugian melalui sikap oprtunis.
Ada dua tipe penegakan yang eksis di masyarakat yaitu aturan formal dan informal. Aturan informal adalah aturan yang dibuat oleh organisasi resmi (pemerintah dan negara), sedangkan aturan informal muncul karena adanya jaringan kerja dan dipaksakan oleh masyarakat.
Penegakan dipengaruhi oleh daya tekan dari negara atau norma-norma dalam masyarakat.

Dalam banyak hal, individu-individu mungkin melakukan interaksi dengan pihak lain sekali saja tanpa ingin melnjutkan interaksi di lain waktu. Tanpa pihak ketiga, interaksi dilakukan hanya untuk satu kali dan bermaksud untuk menangkap dan memindahkan saja.
Ketiadaan pihak ketiga nampaknya membawa berbagai dampak negatif sebab tentu saja dalam penyelesaian masalah atau sengketa akan memakan banyak biaya.
Namun, kenyataan di dunia ini, manusia menginginkan situasi antara untung dan rugi. Oleh sebab itu, mereka memilih adanya interaksi jangka panjang.

Teori Tindakan kolektif pertma kali diformulasikan oleh Mancur Olson saat mengupas masalah kelompok-kelompok kepentingan. Teori ini sangat berguna untuk mengatasi masalah frre-rider dan mendesain jalan keluar bersama bagi pengelolaan sumber daya bersama atau penyediaan barang-barang publik.
Menurut Olson, tujuan penting bagi keberhasilan suatu tindakan bersama adalah ukuran homogenitas dan tujuan kelompok. Suatu tindakan kolektif bekerja secara optimum tergantung dari ketiga faktor penentu tersebut, yaitu:
  1. Makin besar ukruan suatu kelompok kepentingan, maka kian sulit bagi kelompok tersebut untuk menegosiasikan keoentingan di antara anggota kelompok.
  2. Makin beragam kepentingan anggota kelompok, makin rumit untuk merumuskan kepentingan bersama karena masing-masing anggota membawa kepentingannya sendiri-sendiri
  3. Tujuan kelompok harus dibuat secara fokus dengan mempertimbangkan kepentingan semua anggota.
Dalam konteks yang lebih luas, teori tradisional perilaku kelompok secara implisit berasumsi bahwa kelompok-kelompok swasta dan asosiasi-asosiasi beroperasi menurut prinsip-prinsip yang berbeda sepenuhnya dari operasi relasi antarperusahaan di pasar atau anatar prmbayar pajak dan negara (Olson, 2001:16).

Beberapa situasi yang membutuhlan tindakan kolektif agar dapat menyelesaikan persoalan (Heckathorn, 1993:330-331), yaitu :
  1. Sistem untuk mengelola sumber daya bersama, seperti perikanan, sumber daya air yang dikelola melalui sistem irigasi, atau padang rumput (Ostrom, 1990)
  2. Sistem untuk mengontrol perilaku
  3. Perubahan-perubahan sosial semacam revolusi
Tindakan kolektif bisa menjadi salah satu cara untuk menyelesaikan masalah free-rider, tepai di sisi lain dia juga bisa menjadi salah satu faktor munculnya free-rider.
Menurut Olson (1965), masing-masing dari tiga fundamental ini bisa mempercepat proses tindakan kolektif, yaitu :
  1. Olson berargumentasi bahwa produksi secara sukarela dapat dilaksanakan dalam kelompok-kelompok kecil atau yang didominasi oleh kelompok besar
  2. Olson berpendapat bahwa interaksi stratetgis mungkin akan membuahkan kerjasama Cuma dalam kelompok sedang
  3. Olson berasumsi bahwa insentif selektif mengisyaratkan adanya otoritas sentral.

Tindakan kolektif, dalam banyak hal dirujuk ke dalam kegiatan semacam perilaku memilih, perilaku protes, formasi negara, pertumbuhan organisasi, dan altruisme dianggap sebagai hilir teori pilihan rasional. Teori pilihan rasional ini mengacu pada self-interest yang mana individu cenderung mengutamakan keuntungan dirinya sendiri. Dalam hal ini, individu akan mengambil tindakan kolektif bila menguntungkan bagi dirinya, sedangkan bila tindakan tersebut berpotensi mengundang free-rider, maka individu itu akan mengundurkan diri.
Wajah dari teori pilihan rasional tidak tunggal, yng mana setidaknya terdapat dua pendekatan dalam teori pilihan rasional yait pendekatan kuat dan pendekatan lemah.
Tindakan kolektif akan berhasil ketika hubungan antar-komunitas dicirikan oleh sifat komunitas.




 #5
#tugas5


Minggu, 02 Oktober 2016

TEORI EKONOMI BIAYA TRANSAKSI



TEORI EKONOMI BIAYA TRANSAKSI
Oliver E. Williamson (1975, 1985, dalam Donaldson, 1995), mendefinisikan biaya transaksi sebagai proses pertukaran barang atau jasa antara orang dalam berbagai batasan.
Pada proses pertukaran berbagai sumber, ternyata terdapat beberapa faktor penting penciptaan dan pengemvbanganm struktru organisasi yaitu biaya-biaya keseluruhan dari sebuah rantai perekonomian (Scott, 1983, dalam Donaldson, 1995).
Williamson memiliki dua pandangan berbeda terhadap pengembangan struktur yaitu pasardan organisasi. Pada pasar, peetukaran terjadi lewat proses negosiasi kontrak di mana seluruh bagian dan unsur bergerak demi kepentingan pribadi.

Dalam pengetahuan murni, pertukaran atau transaksi merupakan kebutuhan semua bagian dan harga didasarkan atas kepentingan individual dan invisible hand pada perekonomian bebas.
Dari beberapa pandangan tersebut, dapat diambil satu poin pembahasan mengenai organisasi yaitu dari perspektif biaya transaksi. Teori biaya transaksi menungkiunkan kita untuk membuka pandangan dan mindset kita mengenai sejarah bisnis sebuah perusahaan yang entah muncul darimana, jangka waktu kepemimpinan, dan usaha yang maksimal dari perusahan tersebut. Poin-poin bahasan yang terkandung dalam biaya transaksi perusahaan adalah strategi yang unggul atau struktur yang ramping.

Terdapat fakta baru yang menjelaskan tiap kasus perusahaan pendatang baru yang selalu menikmati keunggulan biaya biasanya 30% (Drucker, 1995). Alasannya adalah tiap perusahaan baru mengetahui dan mengelola biaya dari keseluruhan rantai ekonomi pada pasar bebas bukan hanya biaya-biaya pada perusahaannya sendiri.
Asumsi tersebut memungkinkan pekerjaan dilakukan lewat kontrak-kontrak yang dibuat guna mengendalikan biaya-biaya dalam transaksi. Klaim pada kontrak menyatakan bahwa melalui kontrak segala sesuatu yang bernilai di masa depan dapat diestimasi.

Menurut pandangan neoklasik, pasar berjalan sempurna tanpa biaya apapun karena pembeli memiliki informasi yang sempurna dan penjual saling bersaing untuk bisa menghasilkan harga yang paling rendah. Tetapi faktanya, informasi, kompetisi, sistem kontrak, dan proses jual-beli bisa sangat asimetris.
Hal-hal tersebut menimbulkan adanya biaya transaksi yang bisa didefinisikan sebagai biaya-biaya untuk melakukan proses negosiasi, pengukuran, dan pemaksaan pertukaran. Dengan kata lain, teori biaya transaksi menggunakan transaksi sebagai basis unit analisis, sedangan teori ekonomi neoklasik menggunakan produk sebagai basis unit analisis.
Teori kelembagaan juga diformulasikan oleh Teori Coase (Coase Theorem). Coase mengklarifikasikan tentang biaya transaksi dalam teori ekonomi neoklasik. Coase mendemonstrasikan inefisiensi ekonomi neoklasik bisa terjadi bukan karena struktur pasar yang tak sempurna atau penjelasan standar lainnya, melainkan karena adanya kehadiran secara implisit biaya transaksi. Dalam kasus monopoli, inefisiensi bukan terjadi hanya karena struktur pasaryang terkonsentrasi, tetapi juga karena jumlah pembeli dan harus dinegosiasikan di antara mereka.
Dalam kasus eksternalitas, inefisiensi terjadi jika biaya sosial produksi melebihi biaya privat produksi sehingga perusahaan tidak mampu memberikan kompensasi bagi tambahan biaya tersebut. Sangat rumit untuk mendefinisikan biaya transaksi. Tetapi sebagai upaya untuk mengerjakan investigasi konsep tentang biaya transaksi sangat berguna untuk mengenali bentuk dan struktur pertukaran atau transaksi (Furubotn dan Richter, 1991:8). Menurut Wiliamson, transaksi terjadi bila barang atau jasa ditransfer melalui teknologi yang terpisah. Satu tahap dimulai, dan yang lain harus berhenti.
Commons menyatakan bahwa “unit terakhir dari sebuah aktivitas harus mengandung ketiga prinsip yaitu konflik, saling menguntungkan, dan ketertiban. Sedangkan menurut Mburu, biaya transaksi adalah biaya pencarian informasi, biaya negosiasi dan keputusan atau mengeksekusi kontrak, dan biaya pengawasan, dan pelaksanaan. Di sini (masih teori Mburu, seluruh pelaku pertukaran harus melakukan tawar-menawar antara satu dengan lainnya). Serikat pekerja dengan manajemen perusahaan, misalnya harus melakukan proses negosiasi baru secara periodik. Pengukuran juga bisa sangat mahal karena menyangkut keinginan untuk mengetahui secara mendalam terhadap suatu barang atau jasa yang diperjual-belikan.
Penegakan peraturan juga memunculkan biaya transaksi. Jika dalam sekali proses pertukaran seluruh kesepakatan bisa dilakukan dengan baik maka transaksi berikutnya bisa ditekan. Tapi bila sebaliknya, perlu diadakan mekanisme pemaksaan yang menjamin proses pertukaran bisa berlangsung dan tentu saja menimbulkan biaya transaksi. Furubotn dan Richter menunjukkan bahwa biaya transaksi adalah ongkos untuk menggunakan pasar dan biaya melakukanhak untuk memberikan pesanan di dalam perusahaan.
Ada tiga jenis biaya transaksi yang dibagi menjadi dua tipe yaitu :
1.      Biaya transaksi “tetap” yaitu investasi spesifik yang dibuat dalam menytusun kesepakatan kelembagaan
2.      Biaya transaksi “variabel” yaitu biaya yang tergantung pada jumlah dan volume transaksi.
Secara spesifik, biaya transaksi pasar dikelompokkan secara rinci yaitu :
1.      Biaya untuj menyiapkan kontrak artinya biaya untuk pencarian dan informasi
2.      Biaya untuk mengeksekusi kontrak
3.      Biaya pengawasan dan pemaksaan kewajiban yang tertuang dalam kontrak


#4
#tugaske4